Perubahan iklim secara tidak proporsional berdampak pada populasi termiskin dan mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap masalah ini. Pada tahun 2022 saja, rekor banjir berdampak pada 33 juta orang di Pakistan, dan 22 juta orang di Tanduk Afrika berisiko mengalami kelaparan akibat kekeringan yang berulang. Komunitas-komunitas ini tidak hanya menderita rasa sakit dan trauma, tetapi mereka juga kekurangan sumber daya keuangan untuk pulih dari dampak perubahan iklim dan membangun kembali rumah dan mata pencaharian mereka. Mereka sekarang meminta negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang menjadi pencemar lingkungan terbesar untuk memberikan kompensasi finansial atas kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan mereka.
Reparasi untuk kerugian dan kerusakan telah lama menjadi hal yang tabu dalam negosiasi iklim internasional. Namun, pada November 2022, setelah beberapa dekade advokasi oleh masyarakat sipil dan negara-negara kepulauan kecil, masyarakat yang rentan akhirnya mendapatkan pengakuan dengan membentuk dana multilateral khusus untuk kerugian dan kerusakan.
Namun, tidak ada jaminan bahwa dana tersebut akan berhasil. Untuk saat ini, dana tersebut hanya berupa cangkang kosong di atas kertas. Tahun ini, negara-negara harus menyepakati seperti apa bentuk dana tersebut dan bagaimana fungsinya. Penelitian kami, yang dipimpin oleh Institut Lingkungan Stockholm, menemukan bahwa dana kerugian dan kerusakan harus memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan hal yang tidak adil dari akar hingga konsekuensinya. Tindakan membangun kembali harus memperbaiki ketidakadilan ini. Hal ini berarti memprioritaskan kelompok-kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan, seperti perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan minoritas etnis, agama, dan LGBTQ, serta membiarkan komunitas-komunitas ini memutuskan bagaimana dana tersebut akan beroperasi dan bagaimana dana tersebut akan digunakan. Pada tahun 2022, kami melakukan serangkaian wawancara dengan para pemangku kepentingan utama untuk mengidentifikasi karakteristik apa saja yang dapat diadopsi oleh dana kerugian dan kerusakan yang baru agar dapat memenuhi harapan tersebut. Berdasarkan percakapan ini dan literatur yang relevan, kami mengidentifikasi enam prinsip untuk mendukung rancangan dana kerugian dan kerusakan.
Tanggung Jawab Historis dan "Pelaku Pencemaran Membayar"
Perubahan iklim semakin memburuk karena emisi gas rumah kaca terakumulasi di atmosfer dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk membayar kerugian dan kerusakan harus dibebankan kepada mereka yang paling banyak mengeluarkan emisi. Konsep keadilan iklim ini disebut tanggung jawab historis, atau prinsip pencemar membayar. Tanggung jawab dapat dibebankan kepada negara, perusahaan, atau individu yang mencemari. Negara-negara maju telah memberikan kontribusi terbesar terhadap total emisi global. Hal ini juga berkat eksploitasi batu bara, minyak, dan gas fosil - penyebab utama perubahan iklim - yang telah menghasilkan kekayaan dan 'mengembangkan' industri dan masyarakat mereka.
Karena dana kerugian dan kerusakan merupakan dana multilateral yang bergantung pada partisipasi negara-negara, maka sebagian besar harus didanai melalui keuangan publik dari negara-negara maju. Negara-negara maju kemudian dapat menggalang dana untuk kerugian dan kerusakan dengan menerapkan prinsip "pencemar membayar" di dalam negeri, seperti dengan menerapkan pajak kerusakan iklim pada industri yang paling banyak menimbulkan polusi atau dengan memberikan sanksi terhadap perilaku pencemaran melalui retribusi penumpang pesawat terbang, misalnya.
(Kredit: Bakhtaoui dkk. 2022)
Dukungan yang Berkeadilan dan Bertarget
Dukungan keuangan yang ada saat ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat merespons dan beradaptasi terhadap perubahan iklim yang sering kali tidak sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Dana ini bahkan terkadang digunakan dengan cara yang memperburuk situasi mereka. Dana kerugian dan kerusakan harus menghindari pengulangan kesalahan yang sama dan memastikan bahwa kali ini komunitas-komunitas tersebut menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dan hak-hak asasi mereka terlindungi.
Penyandang dana dapat mempertimbangkan untuk mendistribusikan dana dalam bentuk hibah kecil atau bantuan tunai tanpa syarat yang secara langsung menyasar komunitas-komunitas tersebut dan memberikan mereka kebebasan yang cukup untuk menentukan bagaimana dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Program hibah kecil GEF/UNDP dapat menjadi contoh.
Pembiayaan Program Berbasis Hibah
Negara-negara pencemar memiliki utang moral terhadap korban perubahan iklim dan tanggung jawab untuk membayar konsekuensinya. Oleh karena itu, masuk akal jika dana tersebut diberikan tanpa kewajiban bagi para penerimanya. Namun, sebagian besar pendanaan iklim masih dalam bentuk pinjaman dan bukan hibah, yang memperparah kesulitan keuangan negara penerima dan membuat mereka memiliki ruang fiskal yang lebih sedikit untuk mengejar tujuan pembangunan mereka. Ketika sebuah negara menghadapi banjir besar, pendanaan iklim berbasis pinjaman dapat menjadi jebakan yang membuat negara tersebut menjadi rentan. Oleh karena itu, dana kerugian dan kerusakan harus menyebarluaskan pendanaan berbasis hibah. Pendanaan iklim juga didistribusikan secara konvensional melalui proyek. Penerima dana mengajukan sebuah proyek - membangun bendungan, misalnya - dan menerima dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Hal ini berarti bahwa masyarakat sering kali tidak mendapatkan dukungan setelah proyek berakhir. Dalam hal kerugian dan kerusakan, langkah-langkah menuju pemulihan sering kali tidak pasti, dan prosesnya membutuhkan waktu. Pendanaan yang tepat untuk kerugian dan kerusakan harus menjamin pendanaan jangka panjang untuk banyak proyek.
Aksesibilitas
Saat ini sangat sulit bagi sebuah negara atau komunitas untuk mengakses pendanaan untuk aksi iklim. Hal ini sebagian disebabkan oleh model berbasis proyek yang telah dijelaskan sebelumnya serta kriteria dan persyaratan yang sangat tinggi yang harus mereka penuhi agar dapat dianggap layak dipercaya. Hambatan-hambatan ini menyebabkan jeda waktu yang lama sebelum dana sampai di lapangan, sehingga tidak cocok untuk pemulihan yang cepat setelah terjadi kerugian dan kerusakan. Ketika badai menghantam sebuah pulau di Karibia, penduduknya tidak dapat menunggu pemerintahnya untuk mendapatkan persetujuan dari dewan dana. Sebaliknya, dana kerugian dan kerusakan seharusnya memprioritaskan prosedur yang disederhanakan dan cepat yang memberikan dana langsung kepada masyarakat. Program percontohan akses langsung yang disempurnakan oleh Green Climate Fund dan Adaptation Fund dapat menjadi contoh yang dapat ditiru.
Kepemilikan Penerima
Pendanaan iklim sering kali dikaitkan dengan persyaratan dan tidak didistribusikan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan penerima. Sebagai contoh, proyek yang didanai sering kali harus selaras dengan prioritas politik atau ekonomi pemberi dana, meskipun hal ini bertentangan dengan kebutuhan penerima. Dana kerugian dan kerusakan harus memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang memadai tentang bagaimana dana tersebut digunakan untuk memungkinkan pemulihan mereka.
Hal ini dapat mencakup penyerahan pengambilan keputusan ke tingkat yang paling rendah dan memungkinkan perwakilan masyarakat untuk mengelola anggaran proyek. Perwakilan masyarakat juga dapat duduk di dewan dana di tingkat global.
Transparansi dan Akuntabilitas
Persyaratan transparansi dan akuntabilitas saat ini menjadi beban bagi negara penerima bantuan. Mereka diharapkan untuk melaporkan secara teratur kegiatan dan pengeluaran mereka, terutama agar pemberi dana dapat mengontrol penggunaan uangnya. Laporan-laporan ini sering kali juga merupakan satu-satunya sumber informasi mengenai hasil dan dampak dari proyek-proyek yang didanai. Namun laporan-laporan tersebut bias terhadap prioritas pemberi dana dan cenderung mengabaikan kegagalan dan dampak negatif, sehingga membatasi kapasitas untuk perbaikan.
Dana kerugian dan kerusakan harus menanamkan pendekatan independen dan partisipatif terhadap pemantauan dan evaluasi dalam struktur mereka dan menciptakan mekanisme akuntabilitas yang memberdayakan masyarakat penerima. Hal ini dapat mencakup jaminan bahwa masyarakat yang terkena dampak memiliki akses terhadap informasi tentang proses mengakses dana dan bagaimana keputusan dibuat.
Dana kerugian dan kerusakan bersih memiliki potensi untuk membuat sejarah dan mengubah pendanaan iklim menjadi lebih baik. Namun, hal ini hanya dapat terjadi jika orang-orang yang merancangnya mengedepankan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat yang rentan. Para negosiator iklim harus berinteraksi dengan masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat dari negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim untuk memastikan bahwa pandangan mereka menjadi fokus utama dalam perancangan dana tersebut.
🔬🧫🧪🔍🤓👩🔬🦠🔭📚
Referensi jurnal
Bakhtaoui, I., & Shawoo, Z. (2022). Operationalizing finance for loss and damage: from principles to modalities, INSTITUT LINGKUNGAN HIDUP STOCKHOLM, Stockholm. http://doi.org/10.51414/sei2022.045
